Wacana Pindah Ibu Kota, dari Daendels Hingga Orba

0
44
Ilustrasi/Fandy Hutari
monas
Ilustrasi/Fandy Hutari

Wacana menyoal pemindahan ibu kota masih lamat-lamat terdengar. Awal Juli 2017, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari ide Presiden Joko Widodo. Ide itu timbul sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Teten, sulit membenahi Jakarta. Pemerintah juga ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah.

Perihal wacana ini, April 2017 lalu, Jokowi sudah melontarkan ide itu. Jokowi menuturkan, berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan wacana, ibu kota sebaiknya dipindahkan di tengah negara, yakni Mamuju, Sulawesi Barat. Kini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji lebih jauh rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Bola salju wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Bahkan, sejak ratusan tahun silam, ketika nama Indonesia belum muncul.

Rencana Daendels yang Gagal

Herman Willem Daendels, Gunernur Jenderal Hindia Belanda (1808-1818) yang terkenal kejam itu gusar. Pasalnya, Batavia sedang diincar Inggris. Daendels sadar, Batavia kini sudah tak layak untuk pusat pertahanan Pulau Jawa. Tembok-tembok pertahanannya yang sudah keropos, dan serdadunya yang bisa mati karena iklim, tentu saja akan hancur dalam sekali gebrak oleh pasukan Inggris.

Ia mendapatkan hak untuk memindahkan ibu kota ke daerah yang lebih sehat, yakni Surabaya. Menurut Bernard H.M. Vlekke dalam bukunya Nusantara: Sejarah Indonesia (2008: 284), Daendels sendiri banyak berpikir. Menimbang-nimbang.

Surabaya sudah ia reorganisasi sebagai basis operasi militer yang lebih mumpuni ketimbang Batavia. Akhirnya ia menyerah. Tak jadi. Ia kesulitan memindah semua permukiman Batavia, yang penuh gudang-gudang dan berkapal-kapal barang dagangan berharga.

Pendahulunya yang mewarisi kebangkrutan VOC, Pieter Gerardus van Overstraten (1796-1801), sudah mengemukakan wacana pemindahan pemerintahan ke pedalaman Jawa Tengah pada akhir 1700-an. Menurut Leonard Blusse dalam bukunya Persekutuan Aneh; Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC (2004: 63-64), ia hendak memindahkan markas besarnya ke Surabaya atau Semarang.

Pertimbangannya cukup politis. Ia ingin kekuasaannya terasa di daerah Jawa yang paling padat penduduknya. Blusse menulis, pembangunan Semarang bisa memberi jaminan pasokan padi dan kayu yang berkelanjutan. Lebih penting lagi, para penguasa feodal yang paling berkuasa, yakni Susuhunan Solo, Sultan Yogyakarta, dan Adipati Madura, berada tak terlampau jauh. Namun, akhirnya Overstraten berpikir rencana radikal itu kurang bijaksana.

Daendels pun, seperti ditulis Vlekke, kemudian hanya memindahkan bagian perumahan kota ke jarak beberapa kilometer arah pedalaman, daerah pinggiran yang saat itu disebut Weltevreden.

Ia meluluhlantakan sejumlah rumah dan kastil kuno warisan Jan Pieterszoon Coen di bagian lama kota tersebut. Ibu kota pun beralih, dari kota pelabuhan menjadi kota garnisun. Di Weltevreden dibangun benteng-benteng. Namun, sejarah mencatat, Inggris tetap berhasil menguasai Batavia pada 1811.

Sukarno dan Palangkaraya

Ratusan tahun berlalu. Suatu hari pada 1957, Presiden Sukarno memancangkan tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya. Menurut Wijanarka dalam bukunya Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, sebelumnya Bung Karno memang sedang menyiapkan masterplan ibu kota RI.

Bung Karno membuat masterplan itu pada 1956, yang terinspirasi dari hasil perjalanan ke India, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Italia, Jerman, Swiss, dan Tiongkok.

Kedudukan Jakarta sendiri, menurut Wijanarka, dari 17 Agustus 1945 hingga dikeluarkan Penetapan Presiden No 6 tahun 1959, hanya memangku tugas sebagai ibu kota RI. Jakarta baru resmi menyandang sebagai ibu kota RI sejak dikeluarkan UU No. 10 tahun 1964 (Wijanarka, 2006: 77).

Setelah keluat Dekrit Presiden 1959, Sukarno tampak masih bimbang mengambil keputusan kedudukan ibu kota negara, antara Jakarta dan Palangkaraya. Namun, setelah meninjau ke Palangkaraya, yang pembangunannya kurang lancar karena sulit melakukan pengadaan bahan bangunan, Sukarno akhirnya menjatuhkan pilihan ibu kota ke Jakarta. Dan, Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Wijanarka mencatat, ada tiga aspek batalnya Palangkaraya jadi ibu kota RI, yakni keberadaan sejarah Kota Jakarta, desakan para duta besar negara sahabat, dan agenda acara-acara internasional yang mepet (Wijanarka, 2006: 79).

Senada dengan Wijanarka, Yuke Ardhiati dalam disertasinya di Universitas Indonesia berjudul Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior, dan Kria Sumbangan Soekarno di Indonesia (1926-1965), menyebut Palangkaraya memang pernah dijajaki sebagai ibu kota negara.

Tata ruang Palangkaraya pada 1957, menurut Yuke, hanya berupa rancangan skematik saja. Akan tetapi, rancangan itu dipertahankan hingga kini, sebagai acuan dasar perencanaan kota. Yuke menyebut, salah satunya berupa Bundaran Besar Kota Palangkaraya.

Dari sini, bisa disimpulkan, salah kaprah jika dikatakan Sukarno pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Sebab, menurut tulisan Wijanarka tadi, saat itu Palangkaraya sedang dipertimbangkan menjadi ibu kota, bukan ibu kota akan dipindahkan. Jakarta pun ketika itu masih berposisi memangku tugas sebagai ibu kota RI.

Ibu kota negara memang pernah pindah ke Yogyakarta pada 1946, karena situasi keamanan dan jatuhnya Jakarta ke tangan tentara Sekutu dan Belanda. Lantas, berpindah lagi pada 1948 ke Bukittinggi dengan status Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, karena Yogyakarta digempur habis, dan para founding father kita ditangkap.

Dan, wacana soal memindahkan ibu kota pun pernah ramai di masa Orde Baru. Dahulu, pada 1980-an, muncul ide memindahkan ibu kota ke Jonggol, Kabupaten Bogor. Tapi, wacana itu kembali menguap.

Pemindahan ibu kota tentu saja butuh pertimbangan yang matang, seperti masalah dana, infrastruktur, dan tata kota. Bisa saja dibagi beban antara Jakarta dan kota yang direncanakan akan dijadikan ibu kota itu. Semisal, membebankan Jakarta hanya sebagai pusat bisnis, dan kota yang dituju sebagai pusat pemerintahan. Namun, perlu banyak pertimbangan untuk mengarah ke sana.

Atau, barangkali wacana ini hanya akan tinggal wacana saja. Dari masa Daendels yang ingin pindah ke Surabaya hingga Orde Baru yang dahulu berencana pindah ke Jonggol? Entahlah.

Tulisan ini pertama kali diterbitkan detik.com dalam rubrik kolom, 27 Juli 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here