Nostalgia dan Propaganda Bioskop Keliling

0
46
Foto Bioskop Menteng./Fandy Hutari.

Orang-orang berkerumun di sebuah lapangan sepakbola. Mereka takjub melihat aksi Advent Bangun melawan Barry Prima dalam sebuah adegan film, yang ditembakan dari proyektor sederhana ke layar putih lebar. Selang dua jam kemudian, adegan romantis antara Renaldi dan Selly Marcelina tersaji di layar putih itu. Anak-anak dianjurkan tidak menonton. Tak jauh dari kerumunan, pasangan pengantin yang baru saja menerima banyak tamu kelelahan di pelaminan.

Itulah sepenggal ingatan saya tentang layar tancap yang diputar pada pertengahan 1990an. Jika ada tontonan layar tancap, saya dan teman-teman pasti menontonnya. Film-film yang diputar antara pukul 20.00 hingga 22.00 biasanya film laga atau komedi. Setelah itu, pastilah film horor atau erotis.

Tontonan dengan konsep alam terbuka seperti ini, sesungguhnya sudah ada dan diperkenalkan sejak lama di Indonesia. Ketika bioskop pertama kali ada di Indonesia, pada November 1900, pemutaran berlangsung di sebuah rumah, sebelah toko mobil daerah Tanah Abang. Saat itu, pemutaran film belum memiliki tempat permanen.

Menurut Misbach Yusa Biran di dalam bukunya, Sejarah Film 1900-1950; Bikin Film di Jawa, pertunjukan mesti berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain. Bahkan, pemutaran kerap dilakukan di lapangan terbuka, seperti di lapangan Mangga Besar dan Los Pasar Tanah Abang. Maka, dikenal pula istilah bioskop misbar alias gerimis bubar.

Seiring waktu, film bukan saja disuguhkan untuk kepentingan hiburan. Ada masanya saat bioskop keliling, yang serupa layar tancap, dijadikan mesin propaganda penguasa.

Propaganda Masa Jepang

Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) memanfaatkan bioskop keliling untuk tujuan berbeda. Selain hiburan, mereka menggunakannya sebagai alat propaganda untuk mendukung perang yang sedang dijalaninya melawan Sekutu.

Bioskop keliling yang diputar di lapangan terbuka dimulai pada Agustus 1942. Perencanaan bioskop keliling ini memang sistematis.

Setelah April 1943, kantor pusat Eihai (Perusahaan Distribusi Film Jepang) di Jepang mengirimkan 48 operator film dan perlengkapannya untuk tujuan bioskop keliling. Enam orang di antaranya dikirim ke Jawa. Jelang Desember 1943, Jawa Eihai sudah memiliki lima pangkalan operasional bioskop keliling di Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang, dan dibentuk 15 tim pemutar (Kurasawa, 1993: 243).

Bioskop keliling ini dikerjakan oleh sebuah kelompok yang dinamakan Barisan Gambar Hidoep. Tugasnya, berkeliling menyuguhkan tontonan gratis bagi rakyat, dengan sebuah layar lebar di lapangan yang sudah ditentukan.

Salah satu contoh tontonan model seperti ini terjadi di desa-desa. Misalnya saja, pemutaran film pada 28 Maret 1943 di Cianjur. Pemutaran dilakukan di pekarangan kabupaten. Namun, sebelum pemutaran, diadakan pidato propaganda di gedung Harmoni, Cianjur (Tjahaja, 30 Maret 2603).

Pidato propaganda semacam ini dilakukan oleh pemuka masyarakat setempat, atau tokoh nasional. Soekarno sering dimajukan untuk pidato-pidato propaganda semacam ini.

Selain Cianjur, bioskop keliling juga pernah menyasar ke Subang—yang waktu itu masih menjadi keresidenan (syu) Jakarta. Menurut Djawa Baroe, pemutaran film itu ditonton banyak penduduk. Sampai-sampai ada penonton yang datang dari jauh, berjarak 12 kilometer (Djawa Baroe, 1 September 2603).

Hal ini bisa dimengerti. Mengingat, di masa itu, masyarakat desa ingin terbebas dari penderitaan dan kesulitan hidup sehari-hari. Mereka sangat memerlukan hiburan. Salah satunya, tontonan gratis semacam ini. Meski pada dasarnya, mereka hanya ditarik untuk menonton sebuah tontonan propaganda.

Bioskop keliling biasanya mampu menarik penonton hingga ribuan orang. Soichi Oya, Ketua Keimin Bunka Shidosho sekaligus Ketua Bagian Film, pernah menyinggung masalah ini. Menurutnya, tak ada tempat lain seperti di Jawa yang mudah sekali mengumpulkan penonton.

“Misalnja kalaoe di tempat-tempat ketjil diadakan pertoendjoekan film dengan moedahnja joega menarik 10.000 penonton bahkan terkadang sampai 20.000 penonton,” tulis Oya dalam Djawa Baroe, Nomor 9, 1 Mei 2603.

Bioskop mobil hingga bioskop keliling

Pada 1970, muncul konsep baru bioskop di lapangan terbuka, yakni menonton bioskop di lapangan terbuka dari dalam mobil. Istilahnya drive in theater. Hiburan bioskop mobil ini dibuka di pusat rekreasi Ancol pada Juli 1970.

Ukuran layar raksasa 19 x 43 meter, dengan tinggi 27 meter, disajikan. Area bioskop ini sanggup memuat 850 mobil, dengan luas lapangan 5 hektare. Tontonan berlangsung selama 5 jam di malam hari, dengan bayaran karcis Rp100 hingga Rp500 per orang (Varia, 8 Juli 1970).

Namun konsep bioskop seperti ini, menurut SM Ardan di dalam bukunya Dari Gambar Idoep ke Sinepleks, sudah ada sejak lama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Pada 1989, drive in thater di Ancol sepi pengunjung. Menurut catatan SM Ardan, hanya ada 150 hingga 200 mobil saja yang terparkir di depan layar raksasa.

Sementara itu, di daerah-daerah bioskop keliling jadi hiburan masyarakat desa yang akses ke gedung bioskop jauh, lagipula mahal. Pada 1950an, meski belum masif, sejumlah pengusaha bioskop keliling mulai melirik lahan potensial ini. Orang-orang desa yang tak familier dengan film, seperti dicatat Krishna Sen (125: 2009), sampai-sampai ada yang lari saat adegan mobil atau kereta bergerak mendekati layar.

Awal 1960an, ada perusahaan bioskop keliling yang lengkap di Jawa. Mereka memiliki mobil, layar, dan proyektor. Hingga pertengahan 1970an, perusahaan itu memiliki 20 unit, dan terdapat banyak sekali perusahaan serupa di seantero Indonesia (Sen, 125-126: 2009).

Cikal-bakal bioskop keliling, menurut Kardy Syaid dalam tulisannya “Dalam Gejolak Teknologi Canggih dan Persaingan (1970-1991)” di buku Layar Perak; 90 Tahun Bioskop di Indonesia, dimulai dari beberapa daerah -seperti Nusa Tenggara Timur- kemudian menyebar ke daerah lainnya, serta jadi ajang bisnis menggiurkan. Kardy mengatakan, penonton dikenai tiket Rp200 hingga Rp300.

Orde Baru dan bioskop keliling

Pada 1978, dibentuk organisasi Persatuan Bioskop Keliling Indonesia (PERBIKI), yang pada akhir 1991 organisasi ini menjadi Perusahaan Film Keliling Indonesia (PERFIKI). Organisasi ini berada di bawah Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Setelah itu, pemerintah dan organisasi perfilman merasa perlu untuk mengatur organisasi baru ini. Mulailah diatur mengenai ukuran film, jenis film yang akan diputar, dan sistem pajak tontonan (Syaid dalam Jauhari (ed.), 1993: 123).

Seiring waktu, bioskop keliling menimbulkan masalah. Bioskop keliling ini dikritik, karena dianggap membahayakan moral -terutama generasi muda.

Film-film yang diputar tak mempedulikan kategori usia. Anak-anak bisa saja menikmati film-film beradegan syur di layar putih. Pengusaha bioskop keliling juga kerap memutar dua hingga tiga judul film setiap malam. Hal ini menyebabkan gairah kerja kaum buruh, petani, dan pelajar melempem.

Akibat hal itu, Departemen Penerangan mengeluarkan Surat Edaran No. 10/SE/DPF-III/1986 tentang Pembinaan Pertunjukan Bioskop Keliling. Salah satu peraturannya, yakni format film harus 16 mm dan penonton hanya boleh berusia 13 tahun ke atas (Syaid dalam Jauhari (ed.), 1993: 124-125).

Di sini, pemerintah pusat mulai menjamahkan tangan-tangannya untuk mengatur bioskop keliling. Meski begitu, pemerintah pusat sadar, bioskop keliling yang bisa merangsek ke desa-desa terpencil sekalipun merupakan alat yang ampuh untuk memberikan penerangan, informasi pemerintah, pendidikan, bahkan propaganda politik

Pada akhir 1970an, dalam catatan Krishna Sen (126: 2009), bioskop keliling mampu menjangkau setidaknya 80 persen desa di Indonesia. Di dalam buku Contemporary Indonesian Film (2012)Katinka van Heeren mencatat, organisasi bioskop keliling ini pada awal 1990an memiliki cabang dan perwakilan di 16 wilayah, sebagian besar di Jawa. Pada 1993, ada 200 hingga 300 perusahaan layar tancap, dengan 500 hingga 750 unit peralatan penunjangnya. Pada 1993, jumlah film yang dimiliki organisasi ini mencapai 40.000.

Lebih lanjut, menurut Katinka, saat produksi film-film Indonesia menurun pada 1993, pemerintah semakin giat campur tangan urusan bioskop keliling. Pemerintah sadar, keberadaan bioskop keliling bisa menjadi fasilitator distribusi film-film Indonesia, dan menyampaikan pesan-pesan “pembangunan” dari pusat ke daerah terpencil.

Selain itu, MPR merumuskan RUU Nomor 8 tahun 1992 tentang Film, yang menyatakan bahwa film nasional harus ditingkatkan untuk membangun “pagar budaya.” Pagar budaya ini diperlukan untuk menyaring bahaya penularan lewat teknologi informasi, yang disebabkan globalisasi. Untuk membentengi hal itu, rencananya akan dibangun 500 bioskop kecil yang hanya memutar film nasional, dan menyebarkannya ke daerah-daerah terpencil. Ide awalnya, memanfaatkan layar tancap sebagai titik awal menggapai “area kosong” yang tak memiliki bioskop.

Menurut Katinka, motivasi di balik kebijakan tersebut, yaitu persepsi orang desa yang tak siap dihadapkan dengan budaya asing. Dari “pemagaran” ini, diharapkan mereka steril dari pengaruh asing, terutama melalui film-film Hollywood (Katinka, 2012: 34-35).

Pemerintah Orde Baru kerap memanfaatkan bioskop keliling sebagai corong mereka menyebarkan kebijakan dan doktrinasi. Katinka menulis, film-film “pembangunan” kerap diputar di bioskop-bioskop keliling dari satu desa ke desa lainnya. Film-film itu berkutat pada masalah kesehatan, keluarga berencana, anjuran transmigrasi, dan sebagainya (Pos Film, 16 Juli 1978).

Begitu berpengaruhnya peranan bioskop keliling untuk menjangkau pedesaan. Krishna Sen menyebut, pada 1980an perusahaan film milik kepolisian, Metro 77, sampai-sampai membangun satu unit usaha bioskop keliling sendiri untuk memutar film-film propagandanya hingga ke pedesaan (Sen, 2009: 126).

Salah satu film propaganda yang diputar Metro 77 adalah Janur Kuning. Kemungkinan, film Janur Kuning yang mengkultuskan Soeharto sebagai seorang pahlawan dalam peristiwa enam jam di Yogyakarta masa revolusi melawan Belanda, diputar juga oleh perusahaan bioskop keliling lainnya pada 1980an.

Seiring perkembangan teknologi, bioskop keliling mulai punah. Saya sendiri terakhir menonton bioskop di udara terbuka itu pada medio 1990an. Aneka hiburan yang merangsek masuk ke desa-desa, menjadi penyebabnya. Saluran televisi kian banyak pada 1990an, membuat warga desa memiliki alternatif lain menonton film, tanpa keluar dari rumah mereka.

Saat ini, mungkin kita masih bisa menyaksikan bioskop-bioskop semacam itu diputar komunitas-komunitas yang tumbuh di sejumlah daerah. Terlepas dengan kaitannya sebagai alat propaganda, toh bioskop keliling ternyata memiliki andil besar dalam persebaran film-film Indonesia ke penduduk pedesaan.

Tulisan ini pertama kali dimuat di Beritagar.id, 24 Maret 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here