Ali Sadikin Kewalahan Urus Gelandangan Jakarta

0
277

Tanpa ada sorotan kamera dan riuh media sosial, suatu malam Ali Sadikin menyuruh sopirnya berhenti di depan Taman Surapati, Jakarta Pusat. Ia melihat ada yang aneh dari patung yang ada di taman itu. Jumlahnya seperti empat buah, padahal ada tiga.

Ternyata, ada seorang gelandangan tua yang tengah sekarat dan tidur di antara patung-patung tadi. Ia kemudian menolong gelandangan tua tadi. Dengan sigap, Ali memerintahkan polisi yang sedang bertugas untuk membawanya ke rumah sakit. Ali heran, tak ada orang lain yang memperhatikan gelandangan yang sakit itu.

“Saya menolong gelandangan yang seperti itu. Tapi, kalau melihat gelandangan yang tampaknya kuat, namun jelas malas, maunya tiduran mengotori taman dan pemandangan, biasanya saya ingin tendang saja orang itu!” kata Ali dikisahkan dalam memoarnya, Bang Ali: Demi Jakarta, 1966-1977 (1993).

Gelandangan yang Masuk Jakarta

Sewaktu menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, 1966-1977, gelandangan menjadi salah satu problem sosial yang sulit diatasi Ali Sadikin. Orang-orang nomaden itu dianggap “mencoreng” status Jakarta sebagai kota metropolitan.

Jakarta kecipratan geliat pembangunan ekonomi Orde Baru—yang pada masa Sukarno diabaikan. Pemerintah mengundang investor asing dan dalam negeri untuk menanam modal di Jakarta. Turis-turis asing berdatangan. Orang-orang kaya baru—terutama dari kalangan militer—muncul.

Orang-orang berduit asyik main kasino atau judi jackpot, berdansa-dansi di kelab malam dan diskotek. Sementara, di bagian paling bawah, keropos sosial timbul. Pembangunan besar-besaran di Jakarta pada awal 1970-an melebarkan jurang penduduk kaya dan miskin. Ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi memunculkan masalah sosial yang menjadi pekerjaan rumah.

Ekspres edisi 7 Juni 1970 menulis, berdasarkan sensus akhir 1969, penduduk Jakarta berjumlah 4.750.945 orang. Pertengahan 1970, jumlahnya mencapai 5 juta orang. Mereka tinggal di tanah seluas 577 kilometer persegi. Bandingkan dengan Sydney yang punya 2 juta jiwa dalam 5.499 kilometer persegi dan Tokyo yang memiliki 12 juta jiwa dalam 5.777 kilometer persegi.

Populasi yang bertambah mayoritas penduduk miskin, yang tak mampu beradaptasi dengan kota metropolitan. Pengamatan Firman Lubis yang ia catat di buku Jakarta 1950-1970 (2018), bukti pertambahan penduduk miskin terlihat dari tumbuhnya daerah permukiman kumuh di pinggir kali atau kanal, kolong jembatan, sepanjang rel kereta api, dan bekas tanah kosong perkampungan.

Suasana Monas pada 1970-an./Foto Djakarta Membangun.

“Kebanyakan mereka hidup di sektor informal, menjadi kuli atau buruh, pemulung barang bekas, pengumpul puntung rokok, penarik becak, tukang jaga malam,” kata Firman.

Pada 1966, Pemda DKI mencatat jumlah gelandangan mencapai 30.000 orang—mungkin pada kenyataannya lebih besar dari itu. Pemulung tersebar di mana-mana. Mereka memungut puntung rokok di trotoar menggunakan jepitan kayu atau mengorek gundukan sampah demi mencari botol, kaleng, kertas yang bisa dijual untuk didaur ulang.

“Di permukiman kalangan berada, seperti di Kebayoran, mereka berkeliling secara bergerombol, dengan keranjang rotan di punggung masing-masing sebagai tempat membawa hasil memulung. Sebagian gelandangan adalah pengemis, yang jumlahnya diperkirakan 5.000 orang pada 1977,” tulis Susan Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun (2011).

Maka, orang-orang kaya kemudian menutup rumah-rumah mereka dengan pagar. Sepengamatan Firman, rumah-rumah kalangan berduit pada 1950-an dibiarkan tanpa pagar. Namun, mereka resah dengan banyaknya gelandangan, sehingga wajib membentengi rumah mewahnya.

Kesimpulan Ali Sadikin, gelandangan berdatangan ke Jakarta dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lain. Jadi, hal ini merupakan imbas dari migrasi penduduk yang berharap penghidupan mereka akan lebih baik ketika merantau ke Jakarta. Celakanya, keahlian dan modal mereka tak ada.

Sebagian dari mereka memang bisa menjadi tukang becak. Namun, mereka tak punya tempat tinggal. Akhirnya, jadi gelandangan juga. Jakarta sendiri sudah padat dan permukiman yang ada jumlahnya terbatas.

Tukang becak, yang ditertibkan pada 1970 tak disukai pemerintah kota. Menurut Susan, sebabnya ada dua. Pertama, pekerjaan ini bisa menampung orang-orang dari daerah dalam jumlah besar. Kedua, pekerjaan ini tak sesuai dengan gambaran metropolitan Jakarta yang diidam-idamkan Ali.

Cara Menangani Gelandangan

Langkah-langkah taktis diambil Ali untuk mengurangi jumlah gelandangan, seperti menyalurkan mereka ke lapangan pekerjaan, menerapkan program transmigrasi, dan memulangkan mereka ke kampung halaman.

Untuk membendung arus orang-orang baru yang datang dari daerah, yang dikhawatirkan menjadi gelandangan, pada 1970 Ali mengumumkan Jakarta sebagai kota tertutup. Petugas melakukan razia besar-besaran, mengecek kartu tanda penduduk (KTP). Mereka yang tak punya KTP Jakarta, tak diizinkan tinggal di Ibu Kota. Mereka pun dipulangkan ke daerah masing-masing.

Mulanya, gertak KTP Jakarta ini cukup ditakuti pendatang baru. Namun, lama-kelamaan kebijakan ini menemui jalan buntu.

“Peraturan ini sulit diterapkan karena banyak penduduk yang tinggal bersama saudaranya sekampung, sehingga tak pernah ketahuan,” tulis Firman dalam bukunya.

Selain itu, kebijakan ini malah memunculkan muslihat baru: pemalsuan KTP. Banyak orang juga menampung para migran.

Menurut Susan, pada 1975 dilakukan 200 razia terhadap gelandangan yang bermalam di saluran bawah tanah dan tempat lainnya. Setiap tahun, ribuan gelandangan dikembalikan ke tempat asalnya.

Mereka yang dipulangkan ke daerah asal, mayoritas adalah tunakarya asal Pulau Jawa. Kas Pemda DKI pun terkuras untuk memulangkan mereka. Pada 1974, dikeluarkan biaya pemulangan lebih dari Rp1,5 juta untuk 2.394 orang. Setahun kemudian, jumlah itu membengkak menjadi Rp20 juta lebih untuk memulangkan 6.103 orang.

“Biaya pemulangan tunakarya ini cukup besar. Dan selama pendatang baru tetap masih mengalir ke Jakarta, beban ini tampaknya tidak akan kunjung berakhir,” kata Bang Ali dalam buku Gita Jaya.

Tukang becak mangkal di depan sebuah pasar di Jakarta./Foto Djakarta Membangun.

Ali pun mengeluarkan Instruksi Gubernur 8 Maret 1972 tentang Operasi terhadap Gelandangan dan Wanita Tuna Susila. Di jalan-jalan protokol, seperti Jalan MH Thamrin yang gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit dilakukan razia-razia.

“Tapi, usaha itu sebenarnya ditujukan cuma untuk mengurangi jumlah gelandangan itu dengan membatasi ruang gerak mereka. Tak urung persoalan muncul lagi dan muncul lagi,” ujar Bang Ali.

“Pusat tidak ikut serta.”

Ia kecewa dengan pemerintah pusat yang tak konsisten bekerja sama mengurangi jumlah gelandangan di Jakarta. Terutama dalam usaha menerapkan program transmigrasi, mengirim gelandangan-gelandangan itu keluar Pulau Jawa. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah pusat bisa ikut serta memperhatikan masalah gelandangan, dengan bersama pemerintah daerah lainnya melarang orang-orang pergi ke Jakarta untuk menetap dan mencari pekerjaan.

Sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan transmigrasi, gelandangan dan imigran yang tertangkap razia ditampung di Jelambar (Jakarta Barat), Plumpang (Jakarta Utara), Pondok Bambu (Jakarta Timur), dan Semper (Jakarta Utara).

Mereka diberikan pelatihan kerja tentang cara bercocok tanam. Program transmigrasi dan pemulangan ke daerah asal ini dilakukan sejak 1968. Jumlah gelandangan memang bisa ditekan. Akan tetapi, seperti prinsip ada gula ada semut, gelandangan baru muncul di Jakarta.

Program transmigrasi, dinilai Firman, juga kurang berhasil. Sebabnya, tak mendapat tanggapan dari penduduk dan biaya program transmigrasi yang mahal.

“Banyak penduduk takut pergi ke daerah seberang, yang katanya masih hutan dan liar. Mereka lebih memilih migrasi sponton ke tempat yang ekonominya sudah berkembang,” kata Firman.

Pernah Dihukum

Susan mencatat, pada 1974 untuk pertama kalinya para pengemis diajukan ke pengadilan karena melanggar peraturan larangan mengemis. Sebanyak 92 pengemis dihukum kurungan selama seminggu.

Penanganan pemerintah terhadap gelandangan makin keras pada pertengahan 1970-an. Pada 1976 keluar instruksi presiden yang mengharuskan gelandangan tak ada di radius tiga kilometer dari Tugu Monas.

Tempo edisi 3 Juli 1976 melaporkan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga Jakarta Timur sibuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 504 dan 505 KUHP kepada para gelandangan. Mereka lalu ditampung di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pondok Bambu selama dua bulan. Kemudian, mereka dikirim ke Panti Asuhan III, Pondok Bambu hingga dianggap pantas untuk dipulangkan ke daerah asalnya atau dipindahkan ke Semper untuk ditransmigrasikan.

Syarat transmigrasi ada tiga, yakni tidak cacat fisik, bebas G30S PKI, dan harus sudah berkeluarga. Tentu tak semua bisa memenuhi syarat itu. Lagi pula, transmigrasi dianggap sebagai pembuangan atau pengusiran secara halus, bukan pemberian kesempatan hidup lebih wajar dengan bekal yang cukup.

Rumah-rumah liar yang dibongkar di Banjir Kanal, Jakarta./Foto Djakarta Membangun.

Wakil Kepala Dinas Sosial DKI Sofyan Yahya kepada Tempo mengatakan, pada 1976 ada 1.638 orang yang sudah ditransmigrasikan. Sofyan mengatakan, ada penurunan jumlah gelandangan di Jakarta sejak 1968. Pada 1976, ia mengklaim jumlahnya berkurang 5.000 orang.

Nyatanya, penangkapan gelandangan juga menyisakan masalah. Ada yang salah garuk atau bebas menggelandang kembali setelah menyogok petugas.

Waskan misalnya. Migran asal Cirebon, Jawa Barat yang kaki kanannya buntung ini mengaku ia bukan gelandangan.

“Saya datang untuk mencari anak saya dari istri pertama di daerah Senen,” kata dia kepada Tempo.

Waskan mengaku bekas pejuang angkatan 1945. Dahulu, ia pernah bertempur di daerah Kuningan, Jawa Barat bersama kesatuan Siliwangi. Di Cirebon, ia bekerja sebagai tukang pateri, tambal ban, dan reparasi lampu. Ia pun punya sepetak kebun singkong dan tiga orang anak. Ia mengaku ditangkap di daerah Senen, saat baru saja turun dari bus.

Pengakuan sogok-menyogok petugas didapat Tempo dari Kasan. Ia ditampungdi Panti Sosial III Pondok Bambu. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pemulung kertas di daerah Senen. Ia ngotot bilang punya rumah kontrakan di Cengkareng, Jakarta Barat.

“Sumpah, saya bayar Rp7.500 setahun,” katanya kepada Tempo. “Saya mau pulang ke sana. Di sini badan saya sakit kurang makan.”

Ia mengatakan, beberapa kali ditangkap, tapi beberapa kali pula berhasil menyogok para petugas.

Asyik meraup uang dari mengemis dirasakan Pulung bin Uding. Pemuda yang kaki kirinya cacat karena dipatuk ular tanah itu berasal dari Rangkasbitung. Menurut pengakuannya, baru seminggu di Jakarta sudah berhasil mengumpulkan uang Rp18.000. Masjid Istiqlal dijadikan lokasi strategis untuk mengemis. Ia tertangkap saat sedang asyik makan di warung.

“Uang saya semaunya diambil oleh petugas LPK,” katanya, mengadu.

Hingga kini, gelandangan tetap ada di Jakarta. Dalam posisi yang “kalah”, Bang Ali pun pernah mengakui, “Tidak mungkin menghapus gelandangan dari ibu kota. Di Paris pun ada gelandangan.” []

Daftar Referensi
“Djakarta: Sakitnja Kota jang Tumbuh” dalam Ekspres, 7 Juni 1970.
“Gelandangan, Tak Ada Tempat Buat…” dalam Tempo, 3 Juli 1976.
Blackburn, Susan. 2011. Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Masup Jakarta: Depok.
KH, Ramadhan. 1993. Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
Lubis, Firman. 2018. Jakarta 1950-1970. Masup Jakarta: Depok.
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tanpa tahun. Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977. Pemerintah DKI Jakarta: Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here